SK Bupati Simalungun Tentang Pemberhentian 1695 Guru Dibatalkan

Simalungun, suarasiantar

Akhirnya Bupati Simalungun JR Saragih membatalkan Surat keputusan (SK) tentang pemberhentian 1.695  guru fungsional Pegawai Negeri Sipil  (PNS) non sarjana yang tertuang dalam SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/5927/25.3/2019,188.45/5928/25.3/2019,188.45/5929/25.3/2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru yang belum memiliki ijazah sarjana (S-!) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun serta pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional guru yang belum memiliki ijazah sarjana (S-1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pembatalan ketiga Surat Keputusan tersebut  berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemberian layanan pendidikan berjalan dengan baik yang tertuang dalam Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor : 5873/B.B1.3/GT/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 perihal Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru.

Bupati Simalungun JR Saragih memberikan respon positif  setelah satu hari keluar Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Pembatalan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8870/1.3.3/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.

Dengan keluarnya Pembatalan SK Bupati Simalungun tersebut tentu akan mengembalikan hak dan kewajiban para guru seperti semula dan menjadi angin segar bagi para pahlawan tanda jasa tersebut.

Menanggapi atas Pembatalan SK Bupati Simalungun tersebut, seorang anggota DPRD Simalungun dan juga Ketua Fraksi Nasdem, Benhard Damanik memberikan apresiasi kepada Bupati Simalungun.” Kita akan tetap mendorong Bupati Simalungun agar mengembalikan seluruh guru pada posisi jabatannya semula. Kita bukan hanya meminta Bupati membatalkan SK pemberhentian guru fungsional  itu saja tetapi juga harus mengembalikan seluruh kegiatan-kegiatan guru fungsional, seperti Kepala Sekolah yang sempat diganti dan adanya pergantian Kordinator Wilayah (Korwil) yang menjadi sebab akibat dari SK Pemberhentian tersebut,”jelasnya kepada awak media. (STR)

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

News Feed