Jakarta, SSC
Masih ingat Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyatakan Kementerian Keuangan (Kemmenkeu) dipenuhi dengan iblis karena merasa tidak terbuka dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim polemik Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) sudah selesai usai mereka bertemu di Kantor Kemendagri dalam dua hari terakhir.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut polemik keduanya itu terkait kesalahpahaman lantaran mereka belum saling berkomunikasi secara lanjut.
"Pak bupati sangat senang dengan pertemuan hari ini," kata Agus di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, kemarin.
Agus menyebut Adil turut berterima kasih kepada Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan juga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam pertemuan kemarin dan hari ini lantaran mereka sudah terbuka.
"Ya sebenarnya memang terbuka. Kenapa sampai saat ini tidak terbuka? karena belum komunikasi. Sekarang sudah komunikasi, tidak ada dusta di antara kita, semuanya terbuka," imbuhnya.
Lebih lanjut, Agus juga memastikan pihaknya tidak akan memberi sanksi kepada Adil soal pernyataan Kemenkeu berisi iblis dan setan.
Pernyataan itu Adil sampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12) lalu.
Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan soal DBH yang diterima daerahnya. Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.
Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
"[Adil] sudah bertemu juga dengan Pak Mendagri dan juga sudah disampaikan arahan-arahan seperti apa. Ya namanya pembina, pembina harus mengarahkan," ujar Agus. (Ist)
