Mangkraknya Tugu Sangnauwaluh Mencuat, Kasat Reskrim Janji Segera Gelar Perkara

Siantar,suarasiantar.com |
Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar kembali mengungkit persoalan pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh Damanikbyang diduga telah merugikan keuangan negara. Beragam kejanggalan atas pembangunan yang gagal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Kasat Reskrim Polres Siantar AKP Edy Sukamto, Kadis PUPR Reinward Simanjuntak, Plt Kadis BPKAD, Mesliani dan Plt Bappeda Aman Shole, Rabu (24/6).

Dalam RDP itu, Komisi III DPRD yang diketuai Denny Siahaan berharap banyak kepada Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, Edy Sukamto agar menuntaskan persoalan hukum atas munculnya dugaan kerugian keuangan negara ini. Menjawab itu, Kasat Reskrim berjanji akan mengusutnya dan segera mungkin menjadwalkan gelar perkara di Polda Sumut.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD mencoba melemparkan beberapa pertanyaan kepada jajaran Pemko Siantar, sebagaimana hasil audit BPK RI tentang adanya uang negara sekitar Rp 1 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah dengan benar. Hal lain yang disinggung salah seorang anggota Komisi III DPRD, Frengki Boy Saragih soal hilangnya aset dari objek bangunan terbengkalai di Lapangai H.Adam Malik.

Terungkap juga adanya pekerjaan diduga fiktif, dimana jasa konsultan yang menghunjuk PT GHK, CV YC, CV MRDK dengan total pagu sebesar Rp 240.224.000 juta tidak pernah melakukan perikatan kerja dengan pihak PUPR dalam pengujian daya dukung tanah.

“Benar atau tidak itu, kami minta agar ditindak lanjuti. Kalau dibiarkan berlarut-larut maka persepsi buruk masyarakat terhadap penegak hukum akan kabur,” kata Daud Simanjuntak menambahi.

DPRD pun sempat bertanya kepada Kasat Reskrim, apakah Kepolisian tidak bisa mengusut adanya kesalahan kebijakan dan pelanggaran dari kebijakan itu terhadap Perda RTRW Dimana lokasi pembangunan tugu yang tadinya di daerah Ramayana pindah ke Lapangan H.Adam Malik. Namun pertanyaan tersebut tidak dijawab Kasat Reskrim

Mengenai itu semua, Kadis PUPR Reinward mengatakan bahwa pihaknya telah meminta semua pihak rekanan bertanggungjawab atas pekerjaan-pekerjaan yang menjadi temuan BPK dan pihak PUPR sendiri sudah berkoordinasi dengan Kejaksanaan selaku pengacara negara agar menindak semua rekanan yang tidak bertanggungjawab atas temuan BPK tersebut.

Ia menegaskan penggunaan anggaran dilakukan dengan administrasi yang benar, termasuk mengenai kepastian atau kelengkapan perusahaan. Ia sendiri tidak berterima mengenai pernyataan DPRD adanya penghilangan aset. Baginya yang ada adalah kehilangan aset.(SS04/suarasiantar)

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

News Feed