DPRD Simalungun Urung Interpelasi Bupati Simalungun JR Saragih

Simalungun, suarasiantar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, urung mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Simalungun, JR Saragih, terkait tiga SK Bupati Simalungun tertanggal 26 Juni 2019.

Hal tersebut diungkapkan Rospita Sitorus, Wakil Ketua DPRD Simalungun, usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Simalungun, Senin (12/08/2019).

Wakil DPRD Simalungun, Rospita Sitorus (joe/ist)

“Dasar dari Interpelasi tersebut adalah SK ini, kalau sudah dicabut apanya yang mau kerjakan, kan sudah selesai,” Ucap Rospita.

Lebih lanjut Rospita menjelaskan, proses Interpelasi diberlakukan karena belum dicabutnya SK tersebut. “Masa sudah dicabut harus kita kerjakan lagi,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya DPRD Simalungun berencana mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Simalungun, JR Saragih, terkait terbitnya tiga SK Bupati Simalungun, tertanggal 26 Juni 2019.

Buntut dari kebijakan tersebut akhirnya menyita perhatian dari berbagai kalangan.

Namun Bupati Simalungun JR Saragih, akhirnya merespon Surat Menteri Pendididikan dan Kebudayaan RI nomor 5873/B.B1.3/GT/2019, tanggal 7 Agustus 2019, perihal Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru, dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 188.45/8870/1.3.3/2019, tanggal 8 Agustus 2019, tentang Pembatalan SK Bupati Simalungun. (joe/SS)

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

News Feed