Bupati Simalungun Akhirnya Terbitkan SK Baru

Simalungun, suarasiantar.

Sebanyak 1.065 guru di Kabupaten Simalungun akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya Bupati Simalungun, JR Saragih, merespon Surat Menteri Pendididikan dan Kebudayaan RI nomor 5873/B.B1.3/GT/2019 tanggal 7 Agustus 2019, perihal Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru, dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 188.45/8870/1.3.3/2019 tanggal 8 Agustus 2019, tentang Pembatalan SK Bupati Simalungun tentang Pemberhentian dalam jabatan fungsional guru (yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2019).

Dalam Surat Keputusannya, Bupati Simalungun, JR Saragih menyebutkan, membatalkan Surat Keputusan nomor 188.45/5927/25.3/2019, tertanggal 26 Juni 2019, Surat Keputusan Nomor 188.45/5928/25.3/2019 dan Surat Keputusan 188.45/5929/25.3/2019.

SK Bupati Simalungun, tentang Pembatalan Pemberhentian Jabatan Fungsional Guru, tanggal 8 Agustus 2019 (joe/SS)

“Mengembalikan Hak dan Kewajiban seperti semula,” sebut JR Saragih pada poin kedua, dalam SK Bupati tanggal 8 Agustus 2019 tersebut.

Pada poin yang ketiga, JR Saragih menyebutkan, sambil menganalisa dan mengevaluasi poin 6 huruf b dan c. Pada poin ke-empat disebutan, Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 08 Agustus 2019.

Sebelumnya diketahui sebanyak 1.695 orang tenaga guru diberhentikan oleh Bupati Simalungun, JR Saragih. Buntut dari kebijakan tersebut akhirnya menyita perhatian dari berbagai kalangan.

Sementara itu menurut, saat ditemui awak media pada Senin (12/08/2019), Wakil Ketua DPRD Simalungun, Rospita Sitorus, menjelaskan, keluarnya Surat Keputusan Pembatalan tersebut merupakan hasil koordinasi DPRD Simalungun dengan Kementerian Pendidikan.

“Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu harus membantu semua guru-guru untuk yang belum S1 untuk segera melanjutkan pendidikannya lagi menjadi sarjana penuh, dan jangan lagi dipersulit izin belajarnya,” tuturnya.

Lebih lanjut Rospita menjelaskan, secara nasional, aturan tersebut belum berlaku, mengingat kondisi guru di daerah belum seperti yang diharapkan.

“Harusnya pemerintah daerah melihat ini dan jangan melakukan keputusan sama rata, padahal ada aturan dimana bagi yang berusia 50 tahun dalam masa kerjanya, mendapatkan perlakuan khusus,” ujar Rospita.

Rospita, sebagai anggota DPRD, tetap berharap kepada seluruh guru-guru di Kabupaten Simalungun, agar segera menyelesaikan perkuliahannya.(joe/SS)

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

News Feed